Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

Dari studi yang dilakukan di setiap kabupaten dan kota di seluruh propinsi masih adanya pengawas satuan pendidikan/sekolah yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) terutama pengawas TK/SD. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pengawas satuan pendidikan minimal berpendidikan S1 bahkan diutamakan berpendidikan S2. Untuk itu, maka pembinaan pengawas satuan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dapat ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Beasiswa Pemerintah Pusat

Bea siswa pemerintah pusat untuk mengikuti pendidikan program sarjana pada LPTK Negeri atau LPTK Swasta yang terakreditasi minimal B program studi PGSD/PGTK. Beasiswa diperioritaskan kepada pengawas satuan pendidikan yang berpendidikan Diploma terutama pengawas TK/SD agar mencapai kualifikasi Sarjana (S1). Program beassiswa dilaksanakan secara bertahap, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan semua pengawas yang belum sarjana bisa menempuh pendidikian program sarjana. Pada tahap pertama pengawas yang diberikan beasiswa adalah pengawas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Berusia maksimal 48 tahun.
  • Telah berpengalaman sebagai pengawas satuan pendidik­an minimal 3 tahun.
  • Berpendidikan minimal Diploma.
  • Menyatakan sanggup menyelesaikan program sarjana maksimal 5 semester.
  • Diperioritaskan yang bertugas di daerah terpencil atau daerah perbatasan, atau daerah konflik/rawan keamanan atau daerah bencana.
  • Menunjukkan kemauan dan motivasi untuk mengikuti pendidikan.
  • Pangkat dan golongan minimal III/b dan maksimal IV/a.

2. Bantuan Biaya Pendidikan.

Bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat dan atau dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan program sarjana pada LPTK Negeri dan atau Swasta terakreditasi minimal B dengan program Studi PGSD/PGTK (khusus untuk pengawas TK/SD). Bantuan biaya pendidikan bisa digunakan untuk biaya SPP, bantuan untuk penulisan skripsi, bantuan untuk membeli buku. Besarnya bantuan maksimum yang diterimakan tiap tahun selama maksimal tiga tahun sebesar gaji pokok PNS golongan IV/a. Bantuan biaya pendidikan bisa diberikan kepada pengawas yang melanjutkan studi pada program sarjana dan yang melanjutkan studi pada program pascasarjana baik S2 maupun S3. Kriteria pemberian bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut :

  • Pengawas berprestasi dalam melaksanakan tugas kepengawasan, yakni memperoleh indeks kinerja 4 dan 5.
  • Berpengalaman sebagai pengawas satuan pendidikan berturut-turut selama minimal 5 tahun.
  • Bersedia untuk tetap menjadi tenaga pengawas satuan pendidikan sampai masa pensiun.
  • Pangkat/Golongan minimal III/d.
  • Izin Belajar untuk Pendidikan Lanjutan

Izin belajar untuk pendidikan lanjutan, baik untuk program sarjana maupun program pascasarjana. Izin belajar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikian setempat. Fasilitas yang diberikan kepada yang memperoloeh izin belajar adalah penggunaan waktu untuk belajar sehingga dapat meninggal­kan tugas paling lama tiga hari dalam seminggu. Bagi pengawas satuan pendidikan yang memperoleh izin belajar semua pembiayaan ditanggung oleh pengawas yang bersangkutan. Bagi pengawas TK/SD disarankan mengambil S1 program studi PGSD/PGTK, bagi pengawas rumpun mata pelajaran di SMP-SMA-SMK disarankan mengambil program sarjana atau pascasarjana bidang kependidikan untuk program studi yang relevan dengan bidang tugasnya, atau program studi: Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Pendidikan Usia Dini, Pengembangan Kurikulum, Bimbingan Konseling, Pendidikan Khusus (PLB).

Agar program peningkatan kualifikasi pendidikan ini berjalan efektif beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

Melakukan pemetaan tenaga pengawas yang belum berpendidikan sarjana pada setiap UPTD yang ada di wilayahnya. Pemetaan dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik pengawas yang mencakup ; pendidikan terahir, pangkat dan golongan, usia, pengalaman kerja sebagai pengawas, jenis kelamin, jumlah sekolah binaannya, alamat tempat tinggal. Demikian halnya pendataan pengawas satuan pendidikan yang berminat melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana.

Dari pemetaan dan pendatan tersebut akan diperoleh jumlah pengawas yang belum memiliki kualifikasi sarajana dan data pengawas yang mau melanjutkan studi pada program pascasarjana. Dari jumlah tersebut secara bertahap Kepala Dinas Pendidikan mengajukan nama-nama Pengawas Satuan Pendidikan kepada Direktorat Tenaga Kependidikan atau kepada Pemda setempat untuk diusulkan mendapatkan (1) Beasiswa Pendidikan Program Sarjana dan (2) Bantuan Biaya Pendidikan baik untuk Program Sarjana maupun Program pascasarjana.

Direktorat Tenaga Kependidikan dan atau Kepala Dinas Pendidikan mengadakan kerjasama dengan LPTK agar proses pendidikan bagi para pengawas satuan pendidikan yang diberikan beasiswa pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara efektif. Lebih dari itu Direktorat dan atau Dinas Pendidikan bisa mengusulkan kepada LPTK agar diberikan mata-mata kuliah yang sangat diperlukan oleh profesi kepengawasan antara lain: Supervisi Pendidikan, Strategi Pembelajaran Efektif, Penelitian Tindakan Kelas. Mata-mata kuliah di atas sangat diperlukan terutama untuk pengawas yang mengambil program studi di luar program studi Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan baik program sarjana maupun pascasarjana.

Selama pengawas satuan pendidikan mengikuti studi lanjut dengan beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, Kepala Dinas Pendidikian meminta laporan kemajuan studi pengawas satuan pendidikan pada setiap semester kepada pimpinan LPTK. Jika tidak menunjukkan kemajuan diberikan peringatan lisan dan atau tertulis.

Baca Juga :